Dana proyek pembangunan daerah, yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur vital dan kepentingan publik, seringkali menjadi sasaran empuk untuk pengalihan. Di tangan oknum pejabat, uang ini diibaratkan memiliki “tiga mata uang”: satu sisi untuk rakyat, satu sisi untuk proyek, dan sisi terakhir untuk memuaskan Hasrat Pelesiran pribadi. Praktik ini merusak kepercayaan publik dan menghambat laju pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas utama. […]