Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan diselenggarakan di Brasil pada awal November 2025 menjadi sorotan global, terutama terkait peran potensial Indonesia dalam blok ekonomi ini. Meskipun belum menjadi anggota penuh, partisipasi Indonesia sebagai negara tamu kehormatan di KTT BRICS mencerminkan kepentingan bersama untuk Memperkuat Posisi Negara Selatan di kancah politik dan ekonomi dunia. Kelompok BRICS—yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan—telah berkembang menjadi platform penting yang menuntut reformasi tata kelola global, menantang hegemoni institusi Barat, dan menawarkan alternatif pendanaan bagi negara-negara berkembang. Upaya untuk Memperkuat Posisi Negara Selatan kini menjadi agenda prioritas utama bagi diplomasi ekonomi Indonesia.
Kehadiran Indonesia di forum BRICS dipandang sebagai langkah strategis untuk menyeimbangkan kebijakan luar negeri dan mencari diversifikasi sumber pendanaan serta pasar. Alasan utama Indonesia untuk mempertimbangkan keanggotaan, atau setidaknya keterlibatan erat, adalah akses ke New Development Bank (NDB) atau Bank Pembangunan Baru yang didirikan oleh BRICS. NDB menawarkan skema pembiayaan infrastruktur yang lebih fleksibel dan minim intervensi politik dibandingkan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) atau Bank Dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam keterangannya pada 26 September 2025 menyebutkan bahwa Indonesia sedang menjajaki pinjaman untuk proyek energi terbarukan senilai $3 miliar dari NDB, sebuah langkah konkret dalam Memperkuat Posisi Negara Selatan di bidang pembiayaan.
Peran Indonesia dalam Memperkuat Posisi Negara Selatan di KTT BRICS diperkirakan akan fokus pada dua isu utama: reformasi multilateralisme dan ketahanan pangan. Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan pengaruh kuat di Asia Tenggara, didorong untuk menyuarakan perlunya representasi yang lebih adil bagi negara-negara berkembang di Dewan Keamanan PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Isu ketahanan pangan menjadi relevan mengingat BRICS memiliki negara produsen pangan utama (Brasil dan India), dan Indonesia dapat menjalin kemitraan strategis untuk mengamankan pasokan komoditas pangan pokok, mengurangi ketergantungan pada rantai pasok tradisional yang rentan gejolak geopolitik.
Di sisi lain, keikutsertaan Indonesia juga membawa tantangan diplomatik. Menjaga keseimbangan antara BRICS, yang sebagian anggotanya berseteru dengan Barat, dan mitra dagang tradisional Indonesia seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, memerlukan kehati-hatian. Namun, Presiden Jokowi secara tegas menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia adalah aktif dan bebas, yang berarti kemitraan dengan BRICS adalah murni didasarkan pada kepentingan nasional dan upaya Memperkuat Posisi Negara Selatan secara kolektif, tanpa harus beraliansi dengan blok politik tertentu.
Secara keseluruhan, KTT BRICS di Brasil akan menjadi platform penting bagi Indonesia untuk mengukuhkan statusnya sebagai kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan. Melalui diplomasi yang cerdas dan penawaran kemitraan yang strategis, Indonesia dapat memanfaatkan forum ini untuk mencapai tujuan pembangunannya sekaligus memperjuangkan kepentingan global negara-negara berkembang.