Tahun 2025 ditandai oleh lonjakan ketidakpastian global yang didorong oleh tensi geopolitik, volatilitas harga komoditas energi, dan suku bunga tinggi di negara-negara maju. Dalam menghadapi pusaran tantangan ini, pemerintah Indonesia telah merancang serangkaian kebijakan makroprudensial dan fiskal yang terkoordinasi untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi domestik. Strategi utama difokuskan pada penguatan fundamental ekonomi, yaitu menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, mengamankan sektor eksternal melalui devisa, dan mempertahankan kredibilitas fiskal. Sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi kunci untuk meredam dampak guncangan yang datang dari luar.
Salah satu pilar utama strategi Menjaga Stabilitas Ekonomi adalah kebijakan moneter yang prudent. Bank Indonesia, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang diselenggarakan pada tanggal 19 September 2025, memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level yang dianggap optimal. Keputusan ini diambil untuk mengendalikan laju inflasi inti, yang merupakan ancaman serius terhadap daya beli, sambil tetap memastikan likuiditas pasar keuangan tetap terjaga. Selain suku bunga, BI juga secara aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah, menghindari depresiasi tajam yang dapat memicu capital outflow dan meningkatkan beban utang luar negeri swasta. Intervensi ini dilakukan secara terukur dan hanya pada saat-saat volatilitas pasar meningkat drastis.
Di sisi fiskal, pemerintah berupaya Menjaga Stabilitas Ekonomi melalui refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Keuangan mengumumkan, pada awal kuartal keempat 2025, bahwa belanja subsidi energi dan kompensasi akan disalurkan secara lebih tepat sasaran. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan ruang fiskal (fiscal space) yang lebih besar, yang dapat digunakan sebagai bantalan darurat apabila terjadi krisis global yang tidak terduga. Selain itu, pemerintah mempercepat realisasi belanja modal pada proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan Green Energy Corridor di Sulawesi, yang diharapkan dapat menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dan menyerap tenaga kerja lokal.
Kebijakan perlindungan sosial juga ditingkatkan sebagai bagian dari upaya Menjaga Stabilitas Ekonomi dari sisi konsumsi. Pemerintah menyadari bahwa konsumsi rumah tangga adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, program bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan pangan, yang dikelola oleh Kementerian Sosial, terus disalurkan secara real-time kepada kelompok rentan. Pendekatan terpadu yang menggabungkan kebijakan moneter yang hati-hati, pengelolaan fiskal yang disiplin, dan penguatan jaring pengaman sosial adalah formula yang diterapkan Indonesia untuk melewati periode ketidakpastian global 2025 dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh.